Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memastikan kondisi inflasi di daerah tersebut masih terkendali pada awal Juni 2026. Berbagai langkah pengendalian terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk memantau penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah yang mengalami kenaikan inflasi.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan terbaru, Kalimantan Selatan menempati urutan keenam tingkat inflasi terendah secara nasional.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Posisi ini menunjukkan berbagai upaya pengendalian inflasi mampu menjaga stabilitas harga di daerah. Namun, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan agar inflasi tetap terkendali,” kata Eddy usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (8/6/2026).
Pemprov Kalsel, lanjut Eddy, akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, instansi terkait, pelaku usaha, serta distributor pangan guna memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat.
Sejumlah program pengendalian inflasi juga terus dijalankan, di antaranya Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional dan modern, serta penguatan distribusi pangan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas strategis.
Selain itu, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap distribusi beras SPHP, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga beras dan inflasi.
Menurut Eddy, pemantauan dilakukan agar penyaluran beras SPHP tepat sasaran dan mampu membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau.
“Intervensi melalui beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras. Karena itu, distribusinya akan terus dipantau agar efektif menekan gejolak harga,” ujarnya.
Pemprov Kalsel juga berkoordinasi dengan Perum Bulog dan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi beras SPHP, khususnya di daerah yang menjadi penyumbang inflasi.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik.
