Bagi sejumlah pihak yang anti perkebunan kelapa sawit, kerap melontarkan pernyataan “Perkebunan kelapa sawit merusak hutan dan lingkungan” sepertinya sudah melekat dan menjadi paradigma dan pedoman untuk melumpuhkan kelapa sawit. Diserang, difitnah, dan dituduh dari berbagai aspek terutama lingkungan, kehadiran kelapa sawit di pasar domestik dan global tetap selalu dibutuhkan dan diharapkan.
Untuk mematahkan pandangan dan kampanye tak berdasar tersebut, Indonesia melawannya dengan pengelolaan aspek lingkungan secara baik dan berkelanjutan. Agar isu lingkungan yang salah kaprah yang kerap dialamatkan ke sawit Indonesia tak menjadi bola liar. Industri minyak kelapa sawit mentah atau CPO bagaikan dua sisi mata pisau. Dari segi ekonomi, sektor ini memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara yang cukup besar.
Hal itu dikatakan Fadhil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI dalam diskusi “Isu dan Tantangan Kelapa Sawit di Pasar Global ” pada ketika PDPKS Journalist Fellowship and Training Batch II Wilayah Kalimantan, di Banjarmasin, Kamis (11/11/2021).
Kata Fadhil Hasan, tak bisa dipungkiri, kelapa sawit merupakan komoditas minyak nabati dengan tingkat produktivitas paling tinggi. Keunggulan kelapa sawit Indonesia tersebut sukses membuat negara lain yang tidak memiliki sawit cemburu. “Oleh karena itu, tidak heran jika berbagai kampanye negatif terhadap sawit Indonesia terus dilakukan sejumlah pihak, terutama dari Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara (EU-27),” ujarnya.
Menurut Fadhil, pemerintah Indonesia gencar melakukan lobi ke pemerintah negara-negara UE atau lainnya yang memiliki concern negatif terhadap isu sawit. Melakukan lobi secara spesifik ke pemerintah yang anti sawit. Pendekatan langsung tingkat tinggi (Eselon 1 dan Menteri) dilakukan secara reguler (kami sarankan 2 kali per tahun) di seluruh Eropa (dan targeted countries).
GOVT TO POL – POL TO POL
Melakukan lobi ke para politisi anti sawit di Parlemen UE Melakukan lobi ke para politisi Parlemen UE anti sawit di tingkat nasional negara-negara UE. Melakukan promosi tentang sawit langsung di daerahdaerah pemilihan politisi UE dan politisi lokal di negara terkait
GOVT TO IND – IND TO IND
Perusahaan-perusahaan Indonesia yang memiliki investasi di Eropa, harus berkolaborasi untuk melakukan diplomasi kepada pemerintah dan masyarakat setempat, sebagai langkah kampanye terstruktur, Pendekatan kepada industri-industri menyampaikan nilai positif sawit dari berbagai sisi dan nilai ekonomis yang menguntungkan secara bisnis
MASYARAKAT
Mengadakan konferensi terkait kampanye Sawit Indonesia di seluruh Eropa dengan menghadirkan think tank, LSM, FAO dan media massa. Melakukan pendekatan people to people antara lain melalui kerjasama dengan kebun binatang di seluruh negara anggota UE, mengingat kebun binatang adalah basis NGO anti sawit. Melakukan promosi tentang sawit kepada sekolah-sekolah menengah dan universitas. Iklan/promosi positif tentang sawit melalui TV, radio dan Internet. Khusus melalui internet, sangat disarankan menggunakan iklan plus algoritma
MEDIA CAMPAIGN
Pemasangan iklan secara masif di media nasional di UE dan Eropa terutama di wilayah/dapil para anggota parlemen anti sawit. Menyelenggarakan kunjungan lapangan dari wartawanwartawan asing pro sawit sekaligus melakukan liputan
LEGAL CAMPAIGN
Melayangkan gugatan dan proses hukum terhadap semua pelaku usaha yang menggunakan label “No Palm Oil” di semua anggota UE. Menggugat UE di WTO dalam hal label “No Palm Oil” ini
Pemerintah Indonesia, papar Fadhil, tentu tidak tinggal diam dan sigap menghadapi segala macam bentuk kampanye negatif sawit dari UE-27 tersebut dan terus melobi dengan cara cerdas. Pemerintah RI juga terus berupaya memajukan industri sawit nasional dengan menerapkan kebijakan sawit berkelanjutan, antara lain, mengeluarkan Inpres Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Selain itu, menerbitkan Pepres Nomor 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang bertujuan memperbaiki tata kelola sistem sertifikasi dengan membuka ruang untuk partisipasi, akuntabilitas, dan menyempurnakan kelembagaan ISPO.
“Dengan adanya ISPO, sawit Indonesia akan makin kuat di pasar luar negeri karena ISPO ini ibarat senjata pelindung,” ujarnya.
Saat ini, kebijakan prioritas pemerintah untuk perkebunan sawit adalah peremajaan sawit rakyat (PSR). Program mandatori biodiesel juga konsisten dijalankan karena ini berdampak positif bagi perekonomian, bisa menghemat devisa dengan pengurangan impor solar sebesar US$8 miliar dan proyeksi pendapatan negara dari Rp2,47 triliun.
Fadhil Hasan mengatakan, ISPO merupakan senjata ampuh untuk melawan kampanye negatif sawit di Eropa. Selama ini, Uni Eropa selalu meminta sertifikat sawit berkelanjutan dan Indonesia sudah mempunyai ISPO untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Sekretaris Jenderal Gapki, Eddy Martono, mengatakan bahwa secara internal perusahaan kelapa sawit berupaya meningkatkan produktivitas seperti yang diminta pemerintah. “Peningkatan produktivitas ditempuh dengan peremajaan tanaman tua, pemupukan, dan lainnya. Untuk investasi baru, sama sekali tidak ada,” kata Eddy.
Perusahaan sawit anggota Gapki sudah 80 persen yang mengantongi sertifikat ISPO dan akan terus didorong penerapannya
Sebagai gambaran, saat ini ekspor minyak sawit diperkirakan senilai US$ 20,99-22,91 miliar tahun ini. Sedangkan volume ekspor diperkirakan sebanyak 38,18 juta ton tahun ini, naik sekitar 10% dari tahun lalu yang sebesar 34,71 juta ton
Perkiraan nilai ekspor itu dihitung dengan proyeksi rata-rata harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) global tahun ini berkisar US$ 550-600 per ton. Pertumbuhan ekspor diprediksi hanya untuk volume, sedangkan secara nilai diperkirakan terkoreksi signifikan. Harganya masih rendah terus. Ekspor secara volume mungkin masih meningkat, karena sekarang ke Tiongkok juga sudah mulai meningkat.
Ke Eropa (meski ada kebijakan anti sawit yang dikeluarkan Uni Eropa) juga nggak banyak perubahan,” kata Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan.
Fadhil mengatakan lebih lanjut, ekspor triwulan 11-2019 kemungkinan masih bisa lebih tinggi dari triwulan 1-2019, meski komoditas tersebut menghadapi hambatan perdagangan di sejumlah negara. Volume ekspor minyak sawit RI diperkirakan masih akan tumbuh, terutama ke pasar-pasar tradisional seperti Tiongkok.
Merujuk data yang diolah Gapki, ekspor minyak sawit nasional – baik biodiesel, oleokimia, CPO, dan produk turunan lainnya – pada triwulan 1-2019 mencapai 9,10 juta ton atau meningkat 16% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, data Bank Dunia menyebutkan, harga minyak sawit (palm oil) pada Januari 2019 sebesar US$ 584 per ton, Februari US$ 602 per ton, Maret US$ 573 per ton, April US$ 588 per ton, dan pada Mei US$ 563 per ton, atau rata-rata dalam lima bulan itu sebesar US$ 582,44 per ton. Bank Dunia memproyeksikan harga palm oil tahun ini US$ 600 per ton.
Namun di sisi lain,ada dampak negatif bagi konservasi keanekaragaman hutan, termasuk flora dan fauna di dalamnya. Industri sawit sepanjang tahun lalu telah menghasilkan devisa sebesar US$ 25,6 miliar atau sekitar Rp 358,4 triliun.
Proyeksi angkanya akan terus meningkat seiring luasnya produktivitas lahan, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang.
Sawit memang membawa dampak baik bagi perekonomian dan kesejahteraan petani. Tapi di sisi lain membawa dampak negatif bagi konservasi keanekaragaman hayati hutan.
Dinamika dan tantangan yang terjadi di sektor sawit akan terus ada dan semakin menguat apabila petani dan para pengusaha tidak memperbaiki tata kelolanya. Masalah lingkungannya tersebut telah menjadi pembahasan internasional.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Dalam aturan itu, usaha perkebunan kelapa sawit wajib dilakukan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Prinsip pelaksanaan ISPO adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan, penerapan praktik yang baik, pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
Kemudian tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penerapan transparansi dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dari prinsip pelaksanaan itu semua, masih ada tiga hal perlu mendapat perhatian dan dikuatkan secara bersama-sama.
Pertama adalah pengelolaan aspek lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Menurut dia aspek ini selalu gagal dipahami oleh pengusaha dan petani kelapa sawit karena tidak adanya pengetahuan dan kurangnya alokasi dana khusus.
Hal itu harus menjadi perhatian karena ini salah satu senjata Indonesia untuk menghadapi tantangan internasional.
Kedua, pengelolaan dan tanggung jawab ketenagakerjaan. Ketiga, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sangat teoat ISPO menjadi fokus dan perhatian besar Presiden Joko Widodo terhadap keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Untuk itu, Perpres tersebut harus dipahami sebagai alat kontrol Presiden terhadap isu kelapa sawit, sekaligus cara perlindungan lingkungan dan petani kecil.
Pemerintah juga telah mengajukan gugatan kepada Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas diskriminasi Eropa terhadap sawit Indonesia.
Permintaan Naik
Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono memaparkan, pertumbuhan produksi di tengah anjloknya harga pada saat ini mengkhawatirkan perusahaan sawit. Kondisi itu bakal berlanjut hingga akhir tahun ini.
“Dalam siklus produksi, saat ini industri hulu sawit dalam periode low season, dengan porsi sekitar 45% kontribusinya terhadap produksi setahun. Kalau nanti sudah high season, harga pasti akan lebih drop. Artinya, saat ini, perusahaan itu sedang ketar-ketir, sedang susah. Jadi, jangan digangguin, jangan bikin yang aneh-aneh. Regulasi yang berkonflik, seperti amanah moratorium, sebaiknya cepat-cepat diselesaikan,” kata Joko di Jakarta, ketika dimintai komentarnya.
Dia mengingatkan, kondisi di sektor kelapa sawit bisa berdampak negatif secara langsung terhadap kinerja di sektor lain. Contohnya, industri sepeda motor yang selalu mengandalkan kinerja kelapa sawit untuk menetapkan outlook-nya.
“Penurunan di sektor kelapa sawit turut berpengaruh terhadap turunnya rencana produksi sepeda motor tahun ini, menjadi sekitar 6 juta unit dari sebelumnya 7 juta unit. Kinerja finansial kami di triwulan 1-2019 sudah jeblok, dari periode sama tahun lalu yang juga sudah anjlok. Kondisi di triwulan 11-2019 pasti mirip-miriplah. Sementara itu, kalau terjadi penurunan kinerja sektor ini, akan mengganggu sendi perekonomian lain,” kata Joko.
Untuk itu, kata dia, diperlukan upaya memacu konsumsi di dalam negeri serta memacu ekspor. Untuk menggenjot ekspor, misalnya, Indonesia perlu melakukan negosiasi dengan Jepang agar kriteria keberlanjutan (sustainability) yang akan diterapkan tidak aneh-aneh, karena saat ini ekspor ke Jepang sedang membaik.
“Harusjuga benar, kita harus mengamankan ekspor. Misalnya, harus fight betul soal tarif impor ke India. Artinya, pemerintah mesti memberikan perhatian kepada sektor penting ini supaya pelaku usaha tetap nyaman. Karena kalau kondisi ini dibiarkan berkelanjutan, investasi pun akan tertunda,” kata Joko.
Percepat Program B30
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutifpalm oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung mengatakan, pemerintah perlu mempercepat hilirisasi sawit melalui program B30 guna membantu mendongkrak harga minyak sawit di pasar internasional. “Apabila Indonesia bisa (menjalankan) program B30 akhir tahun ini, misalnya Oktober, maka akan mengangkat harga CPO dunia secara signifikan. Dengan program B30 akan ada pengurangan suplai minyak sawit ke pasar dunia setidaknya 3,50 juta ton. Apalagi bila Tiongkok jadi merealisasikan tambahan impor CPO akibat trade war,” ungkap Tungkot.
Tungkot menjelaskan, produksi minyak nabati global tahun ini diproyeksikan bertambah 4,50 juta ton, dengan 2,60 juta ton di antaranya dari sawit (produksi Indonesia ada tambahan 1,80 juta ton dan Malasya 0,80 juta ton). Sedangkan konsumsi minyak nabati global naik, dengan tambahan konsumsi sekitar 6,60 juta ton.
“Dalam kondisi tersebut, harga CPO dunia pada tahun ini belum dapat menembus US$ 600 per ton. Sampai Juni 2019, harga CPO masih sekitar US$ 500 per ton, bahkan tiga bulan terakhir sedikit di bawah US$ 500 per ton. Penggerak demand tahun ini belum cukup untuk mengangkat harga, apalagi ekonomi dunia masih penuh ketidakpastian, growth (ekonomi) belum membaik, dan trade war belum reda,” ujar Tungkot.
Karena itu, kata Tungkot, meski volume ekspor minyak sawit nasional tahun ini masih akan naik dari tahun lalu, secara nilai ekspor belum akan bergerak signifikan karena harga yang masih rendah. Untuk itu, lanjut dia, sudah saatnya pemerintah menggenjot hilirisasi di Tanah Air, di antaranya melalui program B30. “Kunci agar industri sawit RI bergairah ada di hilirisasi. Jika program B30 lebih cepat direalisasikan dan ditambah dengan program greenfuel tahun depan, maka tahun depan industri sawit nasional makin kinclong karena harga di pasar internasional bergerak signifikan. Jangan lupa pula, hilirisasi juga ampuh untuk meredam dampak jika UE nantinya benar-benar mengurangi impor sawit, termasuk dari Indonesia,” kata Tungkot.
Sebelumnya, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengharapkan pelaksanaan program B30 dapat diterapkan mulai September 2019, atau jauh lebih cepat dari jadwal pemerintah yang menargetkan pelaksanaan program itu mulai 2020. Dengan program B30, konsumsi biodiesel Indonesia pada 2020 diperkirakan mencapai 9 juta kiloliter (kl) dan hal itu bisa menekan impor minyak dari fosil hingga 55-56 juta barel.
Uji coba penggunaan B30 telah dimulai pada awal Mei lalu, yang dilakukan bersama-sama oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, BPPT, ITB, Gaikindo, Pertamina, dan Aprobi. Program B30 akan mendongkrak konsumsi minyak sawit domestik, sehingga bisa membantu mendongkrak harga komoditas ini di pasar internasional.
(anang fadhilah)
Komentar