oleh

Komnas HAM: Perpres Pelibatan TNI Harus Tunduk pada Undang-undang

SAMARINDA – Adanya usulan dan wacana akan dilibatkannya TNI dalam penumpasan terorisme di Indonesia, memantik ragam pendapat. Guna menyeleraskan itu, Academics TV bekerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar webinar nasional, Sabtu (21/11/2020), dengan mengangkat tema: Mengatasi Terorisme, Mestikah TNI Terlibat?”

Beberapa nara sumber dihadirkan pada acara tersebut yakni, Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Zuly Qodir, pengajar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Muhamad Zaenuddin dari Politeknik Batam, Muzzayin Ahyar, pembicara dari IAIN Samarinda dan Abdul Malik (pengamat terorisme).

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa Rperpres Pelibatan TNI semestinya mustinya tunduk pada UU yang lebih tinggi. Menurut Komnas HAM Rancangan Perpres yang diusulkan untuk dibahas di DPR menggunakan pendekatan perang (war model) bukan pendekatan penegakan hukum pidana (criminal justice system).

Dengan demikian Rancangan ini sesungguhnya bertabrakan dengan Undang-undang. Pendekatan perang dalam menghadapi terorisme telah ditinggalkan banyak negara karena mengandung banyak kelemahan, di antaranya mengandung ancaman terhadap prinsip demokrasi dan HAM.

BACA JUGA:  BNPP: Tim Posko Kepri di Batam Harus Action

Selanjutnya Damanik menyatakan bahwa Komnas HAM telah menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Presiden dan DPR yang menegaskan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius (serious crime), yang diatasi dengan penerapan criminal justice system. Ini jauh berbeda dengan pendekatan perang yang diusulkan dalam Rperpres.

Dalam pendekatan penegakan hukum, TNI dapat terlibat ketika eskalasi ancaman yang dihadapi meningkat dan tidak mampu diatasi oleh aparat penegak hukum, sebagai bentuk perbantuan, bersifat sementara (ad hoc), berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dan menggunakan anggaran APBN spenuhnya.

Damanik mengingatkan bahwa tumpang tindih kewenangan dan tata kelola antara TNI dengan instansi lain patut dicermati sebagai akibat perpres ini, karena ini akan mengancam prinsip negara hukum dimana semua tindakan aparat harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara Rperpres tidak mengatur pertanggungjawaban hukum TNI.

Zuly Qodir, pengajar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menjadi narasumber berikutnya mengatakan, penanganan terorisme harus melalui pendekatan multi track (berbagai jalur) yaitu masyarakat sipil, Negara/pemerintah dan aparat keamanan. Tanpa pendekatan multi track maka ancaman terorisme akan sulit diatasi.

BACA JUGA:  Kapolda Kalsel Sambut Kedatangan Panglima TNI dan Irwasum Polri

Namun untuk penggunaan TNI tidak bisa dalam semua aspek. Penggunaan TNI dilakukan untuk menghadapi ancaman terorisme bersenjata dan untuk mencegah penyebaran kelompok teroris. Artinya peran militer dalam mengatasi aksi terorisme hanya pada konteks penindakan, bukan penangkalan dan pemulihan. Qodir mencotontohkan pelibatan militer saat peperangan seperti yang terjadi di Philipina. Dalam situasi damai militer tidak perlu dilibatkan.

Muhamad Zaenuddin dari Politeknik Batam dan aktivis FPKT Riau menjelaskan keberatan masyarakat sipil atas Rperpres yang ada, yang diantaranya terkait dengan kerancuan peran yang tumpeng tindih dengan BNPT, berlebihan dan mengancam criminal justice system, HAM dan demokrasi. Zaenuddin menyatakan dengan adanya pro-kontra di masyarakat, maka pembahasan Rperpres harus dilaksanakan secara terbuka kepada publik dan menyerap aspirasi masyarakat. Pemerintah dan DPR harus berhati-hati dalam membahas Rperpres tersebut.

BACA JUGA:  Universitas Lambung Mangkurat Targetkan Miliki 99 Guru Besar Hingga 2022

Muzzayin Ahyar, pembicara dari IAIN Samarinda mengkritisi Perpres yang menyebutkan fungsi TNI dalam penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Menurutnya, peran TNI hanya dimungkinkan pada penindakan, yaitu menghadapi aksi terrorisme yang telah mengancam keamanan Negara dan keselamatan warga Negara seperti yang terjadi di wilayah hutan dan sulit diatasi kepolisian seperti di Poso, yang membahayakan kepala Negara, berupa penculikan/penyanderaan warga Negara di wilayah internasional atau serangan terhadap kapal berbendara Indonesia.

Abdul Malik (pengamat terorisme) menyatakan, tidak mempertanyakan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, karena sudah ada UU yang memandatkan keterlibatan nya. Yang lebih penting ditekankan adalah pelibatan TNI pada situasi/kondisi apa, sejauh mana dapat terlibat, serta pelibatan TNI harus berdasarkan keputusan otoritas politik bukan panglima TNI.

“Malik bahkan menyinggung UU No. 5/2018 sebenarnya sudah cukup bagus karena memuat aspek pencegahan dan pemulihan dalam penanggulangan terorisme, karena menangani terorisme dari hulu hingga hilir,” katanya. rel

Komentar

News Feed